Tantangan Penyelenggaraan Program Sehati Pemberian sertifikasi halal gratis untuk memberikan kemudahan bagi UMK dapat menimbulkan dampak yang perlu dianalisa. Lahirnya berbagai regulasi mengenai system JPH tidaklah menjamin keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi halal gratis. Analisa ini didasarkan dengan target pemerintah untuk keseluruhan UMK dengan keterbatasan jangkuan UMK melalui program sehati, dan target besar yang ingin dicapai tahun 2024.
Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM di bidang kuliner bisa mendapatkan berbagai manfaat dan berpotensi memperluas jaringan produknya di pasar halal. Terkait hal tersebut, simak rangkuman mengenai manfaat-manfaat yang diperoleh apabila pelaku UMKM bidang kuliner memiliki sertifikasi halal
Program sehati (Sertifikat Halal Gratis) ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Adapun Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 3 PP No.33/2021). Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:
Dalam upaya mencapai target 10 Juta sertifikat halal dari Pemerintah tahun 2024, World Halal Centre Nahdlatul Ulama, Badan Amil Zakat Nasional dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah selenggarakan Sertifikasi Pendamping PPH untuk pengurus LAZ Se-Indonesia.
Setelah ditetapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 20 Maret 2023, Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal mulai melakukan sidang penetapan kehalalan produk. Sidang perdana Tim Plt Komite Fatwa Produk Halal digelar di Jakarta, Sabtu (25/3/2023)
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur siap mensukseskan kampanye mandatori halal yang dilaksanakan serentak nasional pada Sabtu (18/3) besok. Hal tersebut ditegaskan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram terkait kesiapan Jawa Timur dalam mensukseskan mandatori halal.
Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan, Indonesia dan Malaysia bisa bekerja sama guna mengembangkan industri halal. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pasar produk halal terbesar dan Malaysia salah satu eksportir produk halal terbesar pula.
Ekosistem halal harus tumbuh di Jakarta Utara. Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal secara masif, ini akan mendorong masyarakat khususnya para UMKM bisa sama-sama menumbuhkan ekosistem halal. Dengan sudah terbangunnya kesadaran masyarakat mengenai halal berarti tinggal butuh kerjasama yang intensif antara Pemerintah Daerah, LPNU, WHCNU dan pihak-pihak terkait untuk pelan-pelan menata ekosistem halal mulai dari sekarang
Trend perkembangan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia seiring berjalannya waktu kian meningkat. Dalam rangka menopang dan mempercepat pengembangan tersebut, World Halal Centre Nahdlatul Ulama’ dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariahsepakat jalin kerjasama.
WHCNU (World Halal Centre Nahdlatul Ulama) kembali mengadakan Pelatihan Pendamping PPH batch 6 pada tanggal 13-14 Februari 2023 lalu. Hal ini bertujuan untuk percepat akselerasi 10 juta sertifikasi halal bagi pelaku usaha pada 2024 mendatang dari BPJPH, Kementerian Agama RI.
Tanya apa saja seputar pelayanan WHCNU. GRATIS!
