Pengawasan sertifikasi halal diatur didalam Bab VII pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
Betapapun jalur Self Declare ini sudah dibuka sepuluh bulan lalu dan sifatnya ‘mempermudah’, ternyata di lapangan menghadapai beberapa persoalan, khususnya bagi Pelaku Usaha di banyak wilayah pinggiran dan pedesaan. Berikut 5 persoalan yang dihadapi UMK pinggiran dan pedesaan mengajukan sertifikasi halal
Bisa dikatakan, Pendamping PPH (Proses Produk Halal) PPH WHCNU Jadi Pelopor Sertifikasi Halal di Bekasi. Selain karena pelaku usaha di Bekasi mulai sadar akan pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan usahanya, peran pendamping WHCNU juga tak boleh dianggap kecil dalam proses pendampingan sertifikasi halal.
Tanya apa saja seputar pelayanan WHCNU. GRATIS!
