Sebagaimana diketahui sertifikasi halal jalur Self declare wajib memenuhi syarat tertentu. Di antaranya yakni produk makanan, minuman dan obat (jamu) harus ditetapkan kehalalannya. oleh Komisi Fatwa MUI. Betapapun self declare itu proses dan bahannya kecil sekali ada unsur non halalnya. Namun aturan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
Komisi Fatwa di MUI sendiri adalah salah satu dari 11 komisi yang dipunyai MUI pusat dalam menjalankan dan mendukung roda organisasi. Komisi Fatwa MUI dikepalai oleh seorang ketua dan sekertaris. Dibantu 7 orang wakil ketua dan 7 orang wakil sekertaris.
Selain itu tercatat ada 56 anggota komisi yang tentunya memiliki bidang keahlian dan kompetensi dalam memutuskan suatu hukum. Semua pengurus MUI Pusat di komisi fatwa juga diketahui berasal dari perwakilan majelis fatwa ormas Islam di Indonesia
Meski bersifat self declare, sertifikat halal tetap harus dikeluarkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui kehalalan suatu produk. Nantinya sertifikat halal self declare ini sebagai tanda jaminan suatu produk itu halal. Tujuannya untuk melindungi keyakinan umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk pangan.
Kewajiban sertifikasi halal ini bukan berarti melarang umat agama lain untuk mengonsumsi produk haram. Akan tetapi perlu diberikan tanda yang jelas bahwa produk itu tidak halal, sehingga umat muslim mengetahui bahwa produk tersebut memang tidak boleh dikonsumsi karena tidak sesuai standar kehalalan yang ada di Indonesia.
Harapannya tentu pada tahun 2024 (dimulainya kewajiban sertifikat halal semua produk makanan, minuman dan obat tradisional), baik sertifikat halal lewat jalur self declare ataupun reguler tidak boleh dipandang sebagai administratif saja. Sebab sertifikat halal ini adalah fatwa tertulis yang sesungguhnya diperintahkan oleh agama (memisahkan yang halal dan haram) untuk kebaikan seluruh umat.
