Tantangan Penyelenggaraan Program Sehati Pemberian sertifikasi halal gratis untuk memberikan kemudahan bagi UMK dapat menimbulkan dampak yang perlu dianalisa. Lahirnya berbagai regulasi mengenai system JPH tidaklah menjamin keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi halal gratis. Analisa ini didasarkan dengan target pemerintah untuk keseluruhan UMK dengan keterbatasan jangkuan UMK melalui program sehati, dan target besar yang ingin dicapai tahun 2024.
Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM di bidang kuliner bisa mendapatkan berbagai manfaat dan berpotensi memperluas jaringan produknya di pasar halal. Terkait hal tersebut, simak rangkuman mengenai manfaat-manfaat yang diperoleh apabila pelaku UMKM bidang kuliner memiliki sertifikasi halal
Program sehati (Sertifikat Halal Gratis) ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Adapun Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 3 PP No.33/2021). Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:
Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Sekitar 11 persen dari 2 miliar umat Islam dunia berada di Tanah Air. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebut nilai belanja produk halal dari umat Islam dunia diperkirakan hampir 2 triliun dolar AS (sekitar Rp 29,8 kuadriliun)
Data dari State of Global Islamic Economy Report 2022 menunjukkan nilai ekspor produk makanan halal Indonesia hingga April 2022 masih sebesar Rp 119 triliun sementara impor dari negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mencapai Rp 1.630 triliun. Kemudian untuk produk mode fashion, nilai ekspor nasional hanya mencapai Rp 6 triliun dan impor dari negara OKI sebesar Rp 268 triliun.
Dalam satu dekade terakhir, produk halal telah menjadi bagian dari bisnis dunia yang nilainya sangat besar dan menjanjikan. Bukan hanya berdampak pada negara-negara Islam (Islamic countries) yang peduli produk halal, negara-negara “sekuler” dan minoritas muslim pun menjadikan isu halal ini sebagai competitive advantage.
Pengawasan sertifikasi halal diatur didalam Bab VII pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
Penyembelihan hewan sesuai syariat telah diatur di dalam Ketentuan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, telah dijelaskan terkait beberapa hal terkait penyembelihan hewan
Betapapun jalur Self Declare ini sudah dibuka sepuluh bulan lalu dan sifatnya ‘mempermudah’, ternyata di lapangan menghadapai beberapa persoalan, khususnya bagi Pelaku Usaha di banyak wilayah pinggiran dan pedesaan. Berikut 5 persoalan yang dihadapi UMK pinggiran dan pedesaan mengajukan sertifikasi halal
Ketiga pihak tersebut ialah Penyelia halal, Auditor Halal dan Pendamping PPH. Bagi orang awam ketiganya sepintas tak ada bedanya. Namun jika dilihat dari namanya saja, banyak perbedaan di antara ketiganya dalam membantu pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal.
Tanya apa saja seputar pelayanan WHCNU. GRATIS!
