Tantangan Penyelenggaraan Program Sehati Pemberian sertifikasi halal gratis untuk memberikan kemudahan bagi UMK dapat menimbulkan dampak yang perlu dianalisa. Lahirnya berbagai regulasi mengenai system JPH tidaklah menjamin keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi halal gratis. Analisa ini didasarkan dengan target pemerintah untuk keseluruhan UMK dengan keterbatasan jangkuan UMK melalui program sehati, dan target besar yang ingin dicapai tahun 2024.
Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM di bidang kuliner bisa mendapatkan berbagai manfaat dan berpotensi memperluas jaringan produknya di pasar halal. Terkait hal tersebut, simak rangkuman mengenai manfaat-manfaat yang diperoleh apabila pelaku UMKM bidang kuliner memiliki sertifikasi halal
Program sehati (Sertifikat Halal Gratis) ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Adapun Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 3 PP No.33/2021). Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus berupaya untuk memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Hari ini, upaya tersebut dilakukan BPJPH dengan memperluas cakupan kerja sama JPH dengan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan tiga lembaga sekaligus. Ketiganya adalah Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
FamilyMart telah mengantongi sertifikat halal sejak 16 Maret 2023 dengan nomor ID00410001350330223. PT Fajar Mitra Indah (bagian dari Wings Group) selaku pemegang lisensi tunggal (master franchise) FamilyMart pun kini memiliki 254 gerai.
Pemerintah terus mendorong percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. Penerbitan izin usaha ini nantinya dapat mempermudah UMK dalam penerbitan sertifikat halal, dan SNI Bina UMK
Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Sekitar 11 persen dari 2 miliar umat Islam dunia berada di Tanah Air. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebut nilai belanja produk halal dari umat Islam dunia diperkirakan hampir 2 triliun dolar AS (sekitar Rp 29,8 kuadriliun)
Secara umum, jamu terbuat dari bahan tumbuh-tumbuhan sehingga halal dikonsumsi, namun tidak jarang dalam praktiknya banyak produk jamu yang dicampur dengan bahan-bahan lain yang tidak jelas kehalalannya
Perppu Cipta Kerja No 2 tahun 2022 membawa beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal. Ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekosistem halal di Indonesia
Dalam upaya mencapai target 10 Juta sertifikat halal dari Pemerintah tahun 2024, World Halal Centre Nahdlatul Ulama, Badan Amil Zakat Nasional dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah selenggarakan Sertifikasi Pendamping PPH untuk pengurus LAZ Se-Indonesia.
Tanya apa saja seputar pelayanan WHCNU. GRATIS!
